Artikel Terbaru

header ads

Ekonomi Syariah Di Indonesia : Menjadi Raksasa Atau Sekedar Penggembira Dalam Lingkup Global?


Oleh : Achmad Fahmil Ulum, SE *)

Perkembangan ekonomi syariah global di awal tahun 2019 ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan industri Halal begitu sangat digandrungi di era millenial saat ini, utamanya dalam menyambut era industri 4.0 di seluruh dunia. Dengan total populasi muslim Dunia yang berjumlah sekitar 1,8 Miliar Jiwa, estimasi pergerakan konsumsi miliaran muslim seluruh dunia pada tahun 2017 diperkirakan bisa tembus hingga USD 2,1 Triliun artinya jika dikurskan ke rupiah (1 USD diasumsikan sama dengan Rp. 14.000) itu sama dengan Rp. 29.400 Triliun Rupiah. Melihat data pertumbuhan konsumsi dalam sektor ekonomi islam yang stabil itulah para pengamat ekonomi memperkirakan bahwa perkembangan ekonomi islam akan terus menggambarkan ke arah yang lebih baik hingga 5 sampai 10 tahun kedepan. Ekonomi syariah dipandang sebagai salah satu poros alternatif terbaik ditengah jenuhnya sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi liberalis yang mewarnai perekonomian global saat ini.

Kenyataan ini berbanding lurus jika dibandingkan perkembangan ekonomi syariah secara Global dengan keadaan di Indonesia. Notabene Indonesia menjadi negara dengan populasi masyarakat yang menganut agama Islam terbesar di dunia. Menurut salah satu studi, hampir 88% warga Negara Indonesia adalah Muslim atau jika kita ukur dalam skala global populasi muslim di Indonesia hampir 13 persen dari populasi muslim dunia. Satu hal yang cukup potensial jika kita menilik jumlah populasi muslim yang sangat besar dengan potensi pasar halal di Indonesia. Itulah kenapa pada tahun 2017, menurut studi penelitian yang dilakukan Dinar Standard institute total jumlah muslim di Indonesia bisa menghabiskan USD 218,8 Miliar (1 USD diasumsikan sama dengan Rp. 14.000) atau jika dikurskan dalam rupiah tembus sampai angka 3.063,2 Triliun Rupiah dalam keseluruhan sektor ekonomi syariah. Sektor ekonomi syariah ini meliputi sektor industri keuangan syariah, industri obat – obatan dan kosmetik halal, industri makanan dan minuman halal, industri mode pakaian halal, industri pariwisata halal, dan industri media halal). Indikator ini diambil atas riset penelitian yang dilakukan Dinar Standard institute dan Salaam Gateway.



Data berdasarkan Riset yang dilakukan oleh Dinar Standard Institute yang bekerjasama dengan Thomson Reuters dan Dubai Capital Economy Tahun Laporan 2018 / 2019


Namun dari sekian banyak tampilan sisi pencapaian sektor ekonomi islam yang “menakjubkan” berbasis data ini, itu hanya sekedar tampilan formal yang jika kita menilik lebih dalam tentu masih banyak kekurangan - kekurangan yang akan kita temukan. Ada beberapa catatan penting yang sangat menarik untuk kita cermati serta menjadi pembelajaran bersama bagi seluruh para praktisi yang bergerak dalam bidang ekonomi syariah. Agar kedepan dalam segala lini apapun sektor ekonomi syariah di Indonesia, baik itu industri keuangan syariah, industri makanan dan minuman halal hingga industri mode fashion halal mampu merajai global.

Kita masih bisa memahami bahwa masyarakat kita belum sepenuhnya 100% secara maksimal dalam mendukung dan menggunakan akses layanan keuangan, baik digital maupun akses keuangan secara konvensional.  Hal ini bisa kita ketahui diukur melalui rendahnya minat masyarakat kita untuk beralih menggunakan produk keuangan syariah. Data Laporan Perkembangan Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 menunjukkan market share keuangan syariah kita masih di kisaran angka 8,24%. Angka yang cukup kecil jika perbandingannya dengan potensi jumlah agregat populasi muslim di Indonesia yang hampir mencapai 215 juta jiwa.

Lalu kenapa Keuangan Syariah di Indonesia masih belum besar ? Apa yang menyebabkan ekonomi syariah kita tertinggal jauh dengan Negara tetangga seperti Malaysia ?

Edukasi mengenai Keuangan Syariah pada masyarakat saat ini masih cukup rendah. Salah satunya karena edukasi yang monoton dan kurang variatif sehingga kurang menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Sehingga harusnya Pemerintah ataupun Organisasi Kemasyarakatan yang membidangi Ekonomi Syariah harus lebih kreatif dalam merumuskan strategi / metode yang tepat dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya sektor keuangan Syariah agar lebih menyeluruh dan diterima masyarakat. Selain itu penulis temukan, kurang kompaknya keseluruhan Ulama’ dan Tokoh Masyarakat dalam menyikapi adanya ekonomi syariah di Indonesia juga ikut menjadi faktor pendukung kurang diterimanya ekonomi syariah di masyarakat. Ada sebagian yang mendukung, akan ada juga yang berusaha menolak terang – terangan bahkan cenderung menyamaratakan sistem ekonomi Islam di Indonesia dengan Sistem Ekonomi Konvensional pada umumnya. Padahal sejatinya konsep ekonomi syariah yang ditawarkan sangat berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang selama ini ada di Indonesia.

Sektor keuangan syariah Indonesia kita masih sangat jauh kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Padahal kalau kita memaksimalkan potensi ini, bukan tidak mungkin sektor keuangan syariah di Indonesia mampu menyalip Malaysia. Di Malaysia, pemerintah mendukung penuh terkait pengembangan ekonomi syariah. Hampir 90% dana program mereka dialokasikan penuh pada ekonomi syariah. Itulah kenapa Malaysia memimpin dalam sektor keuangan syariah secara global. Masyarakat benar – benar menunggu upaya yang nyata demi mewujudkan inluksi keuangan syariah yang digagas Presiden melalui KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah).

Pemerintah Indonesia saat ini memang sedang berupaya untuk mewujudkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya mewujudkan program yang sudah berjalan yakni Bank Wakaf Mikro yang menyasar di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Ada 41 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di seluruh Indonesia didirikan untuk mengakomodir nasabah pada segmen masyarakat menengah ke bawah. Tujuannya apa ? Salah satunya adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membabat habis peran rentenir yang menyasar pada masyarakat kelas bawah. Tentu program ini sesuai dengan cita – cita konsep ekonomi syariah yang mengedepankan asas tabarru’ dan adil. Semoga kedepan Bank Wakaf Mikro semacam ini akan lebih banyak didirikan di wilayah – wilayah yang memiliki demografi masyarakat kelas bawah.

Faktor lainnya yang membuat sektor ekonomi syariah kurang bergeliat terutama sisi keuangan syariahnya, karena adanya slowly agitation movement (baca: perlawanan secara halus) dari bawah yang diadakan oleh kelompok – kelompok radikal dengan membawa beberapa agenda tertentu yang salah satu tujuannya mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai dan memboikot lembaga keuangan syariah baik itu dari perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah Non – Bank. Gerakan arus dari bawah mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat awam bahwa Sistem Ekonomi di Indonesia ini sudah mengandung riba secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya sistem perbankan baik konvensional atau syariah tidak dianjurkan oleh mereka. Apa contoh gerakan mereka ? Misalnya Program KPR Tanpa Riba, Kredit Motor Tanpa Riba, dan sebagainya.  Apapun konsep ijtihad yang termuat dalam produk hukum berupa fatwa - fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) mentah jika dipandang olehnya. Semua fatwa yang memuat akad murabahah, akad mudharabah, akad wakalah, akad ijarah dan sebagainya seakan kurang tepat menurut mereka. Kalau hal ini dibiarkan secara terus menerus, tentu akan menjadi bumerang bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia pada masa yang akan datang. Maka salah satu yang perlu dilakukan di era industri 4.0 saat ini adalah upaya digitalisasi ekonomi syariah di berbagai lini sektor media sosial demi mengedukasi masyarakat bahwa ekonomi syariah di Indonesia adalah solusi yang tepat agar kita bisa menggunakan produk perbankan maupun lembaga keuangan non bank.

Apalagi fenomenologi perilaku “hijrah” yang menyeruak di kalangan masyarakat kita kian menjadi bahan komoditas ekonomi yang cukup menjanjikan. Konteks “hijrah” yang dibawa oleh sekelompok golongan tertentu ini mampu membawa arus perubahan dan pembaruan dalam sendi kehidupan masyarakat, meski tidak secara menyeluruh bisa dirasakan. Kita bisa merasakan bagaimana segala sesuatu yang ada di kehidupan masyarakat saat ini seolah – olah tidak lepas dari isu yang dibungkus dengan mengatasnamakan agama. Memakai pakaian harus dilihat dari sisi syar’i atau tidak bahkan memakai akses keuangan juga dipandang dari segi syariah atau tidak.

Munculnya produk – produk fashion halal, produk kosmetik halal, dan yang terbaru yakni munculnya beberapa ikon pariwisata halal menjadi sinyal bagaimana ekonomi syariah bergeliat di Indonesia meski belum besar jika dibanding negara – negara lain. Tapi kita patut berbangga karena Perkembangan Industri Fashion Halal di Indonesia justru menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Faktanya menurut Data State of The Global Islamic Economy 2018 – 2019, Indonesia berada di peringkat kedua dalam pengembangan Industri Fashion Halal. Hanya terpaut satu strip di bawah Uni Emirat Arab. Kedepan harus semakin banyak produk – produk fashion yang mengedepankan model kesesuaiannya dengan aturan Islam. Aplikasi dari UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga harus segera lebih disemarakkan dan dikampanyekan kepada produk – produk baru serta produk yang belum bersertifikat halal agar industri halal di Indonesia semakin besar. Selain itu daya saing produk – produk halal ini juga perlu diuji di lingkup skala global. Lalu muncul pertanyaan, kira –kira siapa yang diuntungkan dengan UU yang fokus pada Jaminan Produk Halal ini ? Tentu seluruh masyarakat Muslim Indonesia.

Sehingga dengan berbagai catatan tersebut, pertanyaanya siapa yang akan membesarkan ini ? Tentu tidak hanya pemerintah saja yang sebagai pelaksana kebijakan di negara ini, tapi kita seluruhnya sebagai masyarakat muslim punya tugas berat ini agar seyogyanya seluruh masyarakat ikut berpartisipasi aktif dan mendukung penuh dalam mewujudkan ekonomi syariah di Indonesia sebagai Raksasa Dunia. Mengingat sangat disayangkan jika potensi ekonomi syariah yang cukup besar ini untuk di sia – siakan. Kalau bukan kita yang akan ikut turut andil di dalamnya, lalu siapa nanti yang akan mewarnai ekonomi syariah ini ?

Alih – alih bukan kita yang mengambil peran tersebut, tapi justru diambil oleh sekelompok orang lain. Tentu hal ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan bukan ? Pemerintah juga tidak perlu gusar melihat rendahnya minat masyarakat terhadap respon produk – produk dari ekonomi syariah, yang terpenting adalah melaksanakan program kerja yang sudah dirumuskan, evaluasi dan juga tak henti –hentinya mengajak masyarakat untuk turut serta andil dalam membesarkan ekonomi syariah. Melalui tulisan ini Kita harus benar – benar optimis melihat segala potensi besar yang dimiliki Indonesia saat ini dan mendukung penuh utamanya dalam pengembangan ekonomi syariah saat ini untuk menjadi raksasa ekonomi syariah dunia.

Wallahua’lam Bisshawab.



*) (Mahasiswa Dirasah Islamiyah Prodi Studi Islam dan Kepemudaan Beasiswa Kementerian Pemuda dan Olahraga 2018)

Posting Komentar

0 Komentar